Pukul Sapu Morella: Catatan Seorang Penonton (Tradisi yang Mulai Kehilangan Jiwanya)

Saya datang ke Morella sebagai penonton biasa. Bukan peneliti, bukan akademisi. Hanya seseorang yang ingin melihat langsung tradisi yang selama ini hanya saya dengar ceritanya. Tapi apa yang saya saksikan meninggalkan rasa ganjal yang tidak bisa saya pendam begitu saja. Tulisan ini bukan laporan ilmiah. Ini adalah refleksi seorang penonton yang peduli.

Sore tadi, selesai Ashar, Lapangan pukul sapu lidi Negeri Morella sudah dipadati warga dan wisatawan. Sebuah pesta adat yang digelar tujuh hari pasca bulan suci Ramadhan ini selalu mempunyai daya tarik tersendiri. Sengaja ditaruh pada akhir acara memberi sedikit kesan penasaran bagi penonton yang hadir. Namun walau demikian, tarian-tarian pembuka yang mengisi acara menjemput atraksi sakral di penghujung tak kala menariknya. 

Wanita-wanita berpakaian rapi, kostum nan indah, melakoni peran budaya, mereka menari menunjukkan gerak tubuh, mempersembahkan narasi sejarah yang elok. Dari dayung perahu, manakala konsensus terjadi antara pata siwa- pata lima, merpati putih yang sekujur tubuhnya tersemat peta politik zaman dulu yang bahkan membuat saya bertanya: dari mana mereka mempelajarinya?  Sebab baik kepala hingga ekor, adalah lambang kedudukan dan posisi politik, kuasa yang dipakai dalam medan perang melawan kolonialisme. Mereka memberi sejarah pada gerak tubuh. Walau panas menikam bola mata seluruh penonton, keringat meronta keluar, tetapi di dalam arena bebas, sejarah masa lampau sementara menari liar menuntut ratusan penonton menyaksikannya. Kami masih di sini – kata pelaku sejarah tak kasat mata bagi yang kasat mata. 

Tiba pada momen puncak. Pukul sapu lidi. Dua regu (celan hitam dan merah) berdiri berhadapan—timur dan barat. Lidi enau sudah di tangan. Suasana tegang tapi penuh semangat. Saya menunggu momen ketika tetua adat akan memulai ritual. Namun penampakan aneh terlihat. Ada seorang tua adat menggunakan busana merah dari kepala hingga kaki, berdiri di bagian belakang barisan, ketika seluruh aktor berjejer menghadap podium nan indah tempat duduk pemangku kebijakan: gubernur, Bupati, anggota DPR, para raja dan undangan lainnya. 

Sebelum tetua adat bergerak, para pejabat pemerintah—mengenakan setelan rapi—maju turun ke  lapangan. Lalu, dengan senyum lebar, mengambil lidi dan mulai memukul. Baru setelah itu, pejabat ini "menyerahkan" tradisi kepada para pemuda untuk dilanjutkan. Ia menjadi algojo pada hak yang bukan seharusnya miliknya. Saya melihat wajah tetua adat di barisan belakang. ia tersenyum. Tapi senyum yang saya tangkap adalah senyum yang sudah terbiasa menerima kenyataan. Senyum yang tidak lagi mempertanyakan mengapa yang memulai ritual leluhur adalah orang yang mungkin tidak pernah menjalani ritual persiapan, tidak pernah berpuasa, tidak pernah dipersiapkan secara spiritual.

Rasa ganjal saya sederhana: sejak kapan pejabat pemerintah menjadi bagian dari ritus adat?

Saya tidak anti-pemerintah. Saya mengerti bahwa dukungan anggaran, keamanan, dan promosi pariwisata penting. Tapi ada batas yang tidak boleh dilampaui. Dan batas itu, bagi saya, adalah ketika pemerintah mengambil alih peran yang seharusnya menjadi hak eksklusif otoritas adat.

Dalam tradisi yang masih hidup, yang memulai ritual adalah mereka yang memiliki kapasitas spiritual untuk melakukannya. Di Morella, itu adalah tetua adat yang telah menjalani persiapan ritual. Bukan karena jabatan struktural. Bukan karena anggaran. Tapi karena pengetahuan dan kesiapan spiritual. Ketika pejabat—yang mungkin tidak menjalani persiapan itu—ditempatkan sebagai "pembuka", terjadi pergeseran makna. Yang tadinya ritual sakral yang dibuka oleh otoritas spiritual, berubah menjadi acara seremonial yang dibuka oleh otoritas birokrasi.

Mengapa ini bisa terjadi? Saya mencuriga ada hubungannya dengan logika yang sudah sangat membudaya di negeri ini: logika donatur. Karena pemerintah memberi dana, maka pemerintah merasa berhak mengatur. Karena pemerintah mendukung, maka pemerintah harus mendapat tempat terhormat—bahkan tempat yang seharusnya tidak menjadi haknya. Masalahnya, tradisi ini sudah ada ratusan tahun sebelum anggaran pemerintah ada. Tradisi ini lahir dari perang melawan penjajah. Ia dirawat oleh komunitas yang rela terluka demi menghormati leluhur. Ia bertahan karena ia adalah kebutuhan batin masyarakat Morella, bukan karena ia adalah acara yang didanai. Dengan logika donatur, terjadi pembalikan: seolah-olah tanpa pemerintah tidak ada tradisi. Seolah-olah budaya adalah proyek yang dibeli dan dikendalikan oleh yang membayar. Ini keliru. Budaya adalah milik komunitas yang menghidupinya. Pemerintah boleh membantu, tapi tidak boleh mengambil alih.

Saya membayangkan apa yang hilang dari tradisi ini ketika pejabat mengambil alih peran. Hilangnya sakralitas. Ritual yang sakral adalah ritual yang berlangsung menurut logikanya sendiri. Ketika logika birokrasi masuk menggantikan logika adat, yang sakral menjadi profan. Ia tidak lagi menjadi pertemuan dengan leluhur. Ia menjadi sekadar acara. Saat otoritas adat hilang, generasi muda yang menyaksikan ini belajar bahwa yang berhak menentukan adalah yang punya kekuasaan struktural, bukan yang punya pengetahuan adat. Ini menggerus otoritas tetua adat. Dan jika otoritas mereka melemah, siapa yang akan mewariskan doa-doa, kapata, dan pengetahuan ritual ke generasi berikutnya? 

Dalam ritual tradisional, semua orang adalah pelaku. Tetua adat, pemuda, bahkan penonton—semua terlibat dalam pengalaman kolektif. Dalam acara yang disetir, struktur berubah: ada yang membuka, ada yang mengawasi, ada yang disaksikan, ada yang melaksanakan. Ini bukan kebersamaan utuh; ini adalah hierarki. Pada momen ini tradisi pukul sapu kehilangan nyawanya.  Pukul Sapu lahir dari perang. Ia adalah tradisi yang di dalamnya ada darah, ada luka, ada keberanian untuk melawan. Tapi ketika ia dijinakkan menjadi acara resmi yang dibuka pejabat, semangat itu mati perlahan. Tradisi ini menjadi jinak. Tidak lagi mengancam siapa pun.

Saya perlu tegaskan: saya tidak mengatakan pemerintah tidak boleh terlibat. Pemerintah punya peran. Mereka bisa memfasilitasi, membantu logistik, menjaga keamanan, mempromosikan. Tapi peran itu haruslah peran yang mendukung, bukan mengendalikan. Yang terjadi di Morella, hemat saya, adalah over-intervensi. Pemerintah tidak sekadar hadir sebagai tamu yang dihormati. Ia hadir sebagai penguasa yang menentukan jalannya acara. Padahal, dalam ritual adat, yang berhak menentukan adalah adat itu sendiri.  Saya membayangkan bentuk keterlibatan yang ideal: pejabat datang sebagai undangan. Ia duduk di tempat yang telah disediakan. Ia menyaksikan. Ia dihormati. Tapi ia tidak mengambil alih peran ritual. Tetua adat yang memulai, sesuai dengan protokol adat yang telah berlangsung ratusan tahun. Pejabat boleh memberi sambutan—sebelum atau sesudah ritual—tapi tidak di tengah-tengah ritus yang sakral.

Saya hanya penonton biasa. Saya tidak punya kuasa untuk mengubah apa pun. Tapi saya punya hak untuk berbicara tentang apa yang saya saksikan. Dan saya memilih untuk berbicara, karena saya peduli. Saya peduli pada tradisi ini. Pada darah yang ditumpahkan para leluhur. Pada makna yang terkandung dalam setiap pukulan. Pada kebersamaan yang seharusnya dirayakan. Dan saya khawatir, jika intervensi seperti ini terus dibiarkan, tradisi ini akan kehilangan jiwanya. Bentuknya mungkin masih ada. Setiap tahun, tujuh Syawal, pukulan tetap berlangsung. Tapi jika yang memulai bukan tetua adat yang telah dipersiapkan secara spiritual, jika logika yang mengatur bukan logika adat tapi logika protokol, maka yang tersisa hanyalah cangkang kosong. Tontonan tanpa makna. Tradisi tanpa jiwa.

Kapitan Telukabessy berpesan: "Biar korban jiwa dan dilenyapkan, akan tumbuh generasi penerus." Pesan itu adalah pesan tentang ketahanan. Tapi ketahanan itu bukan berarti membiarkan tradisi dikendalikan dari luar. Ketahanan adalah kemampuan mempertahankan otonomi. Kemampuan untuk mengatakan: ini milik kami. Kami yang menentukan. Dan kami tidak akan membiarkan siapa pun, sekaya atau sekuat apa pun, mengambil alih hak kami.

Saya berharap masyarakat Morella—terutama generasi mudanya—masih memiliki keberanian untuk mempertahankan otonomi itu. Saya berharap pemerintah belajar untuk menghormati batas. Dan saya berharap tradisi Pukul Sapu tetap hidup, bukan sebagai atraksi yang disetir, tapi sebagai ritual yang dihayati oleh komunitas yang merdeka. Karena pada akhirnya, tradisi yang layak diwariskan bukan tradisi yang diatur oleh kekuasaan di luar dirinya. Tapi tradisi yang tetap hidup karena ia dihidupi oleh komunitas yang bebas.

Morella, Maluku Tengah, 28/03/2026.

Ketika Takhta Lebih Menarik daripada Palang: Refleksi Patologi Kepemimpinan Gereja

 

Apa yang terjadi ketika seorang pimpinan gereja lebih sibuk membangun kerajaannya sendiri daripada merawat domba? Saya mengajukan pertanyaan ini bukan karena ingin menggurui, melainkan karena saya menyaksikan sendiri—di banyak tempat, bukan satu – sebuah ironi yang terus berulang: panggilan untuk melayani berubah menjadi panggung bagi superbia  pribadi.

Seorang saudara atau saudari ditahbiskan, dipilih menjadi penatua, dipercaya memimpin umat. Lalu perlahan terjadi transfigurasi yang aneh. Bukan transfigurasi rohani menuju serupa dengan Kristus, melainkan transformasi sosial menjadi seorang penguasa kecil: sensitif terhadap kritik, haus pengakuan, dan lihai dalam drama kekuasaan.

Bukan jabatannya yang salah. Gereja memang butuh struktur, butuh mereka yang dipanggil untuk memimpin. Masalahnya terletak pada satu hal yang jarang dibicarakan secara terbuka, tidak semua yang menduduki jabatan gerejawi telah siap mengorganisasikan dirinya sendiri. Kita pandai menyusun program, mengatur rapat, membangun struktur yang tampak rapi. Tapi di balik semua kompetensi teknis itu, kadang tersembunyi jiwa yang rapuh. Jabatan tidak lagi menjadi sarana pelayanan, tetapi menjadi pengganti – pengganti harga diri yang tak pernah kokoh. Kritik sekecil apa pun terasa sebagai luka yang mengancam eksistensi. Perbedaan pendapat dibaca sebagai pemberontakan. Lambat laun, terbangun sistem dominasi: pusatkan kekuasaan, singkirkan lawan, kelilingi diri dengan orang-orang yang setia, bukan yang jujur.

Ini bukan sekadar masalah psikologi. Bukan sekadar “ego” yang bisa diatur dengan pelatihan kepemimpinan. Akarnya lebih dalam, ada superbia, kesombongan yang membuat seseorang merasa dirinya lebih dari yang seharusnya. Ada concupiscentia, hasrat yang kacau yang membuat jabatan rohani diperlakukan seperti barang rampasan. Inilah yang oleh Agustinus dan Luther disebut curvatus in se—hati yang melengkung ke dalam, tidak mampu lagi menjangkau keluar kepada Allah dan sesama. Sebuah kondisi dosa fundamental yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan buku manajemen atau retret motivasi. Ia hanya bisa dihadapi dengan kematian dan kebangkitan bersama Kristus.

Dalam tradisi teologi, ada istilah yang sangat bagus: Selbstkompetenz—kemampuan mengelola diri. Seorang pemimpin Kristen, sebelum pandai mengatur organisasi, pertama-tama harus pandai mengatur hatinya yang melengkung itu. Ia harus tahu di mana letak harga dirinya yang sejati. Sebab jika harga diri seorang pemimpin bergantung pada jabatan, maka ia akan melakukan apa pun untuk mempertahankannya. Dan di situlah drama dimulai.

Untuk memahami drama ini, kita perlu membedakan dua hal: Amt dan Person. Amt adalah jabatan yang diberikan gereja—fungsi, amanah, instrumen untuk pelayanan. Amt bukan milik pribadi. Ia datang dari Kristus, dipercayakan kepada seseorang untuk sementara waktu, dan akan dipertanggungjawabkan. Ia ada sebelum kita lahir dan akan tetap ada setelah kita mati. Person adalah kita sendiri—dengan segala isi hati: mimpi dan ketakutan, luka lama yang belum sembuh, ambisi yang kadang tidak kita sadari, benteng pertahanan diri yang kita bangun sejak kecil.

Kekacauan terjadi ketika Amt dan Person dicampuradukkan . kita mulai berpikir bahwa karena saat kita menduduki Amt, maka kita adalah Person yang istimewa. Karena saya ketua, pendapat saya tidak boleh diganggu gugat. Karena saya pendeta, kritik terhadap kebijakan saya sama dengan menghujat Tuhan. kita tidak lagi membedakan antara jabatan yang diemban dengan diri sendiri. Yang terjadi adalah curvatus in se yang memakai jubah jabatan.

Pada titik itulah Person menelan Amt. Jabatan yang seharusnya menjadi sarana pelayanan berubah menjadi kerajaan pribadi. Dan dari kerajaan kecil itu lahirlah semua drama yang kita saksikan: perebutan pengaruh, pembentukan kubu, gosip sebagai senjata politik, hingga perpecahan yang meninggalkan luka lintas generasi.

Semua itu terjadi bukan karena gereja kekurangan orang pandai, tetapi karena gereja kekurangan orang yang telah mati terhadap curvatus in se-nya. Kita pandai melantik manajer yang cakap, tapi gagal membentuk hamba yang rendah hati. Kita melantik Person, tapi lupa bahwa Amt bukan miliknya.

Yesus berbicara gamblang tentang hal ini. Ia melihat sendiri bagaimana para penguasa bangsa-bangsa “memerintah dengan kuasa” dan “menjalankan kekuasaan” atas bawahan mereka. Lalu Ia berkata: “Tidak demikian di antara kamu” (Markus 10:42–43). Nicht so bei euch. Pernyataan itu seharusnya menjadi konstitusi dasar kepemimpinan dalam gereja. Jika seorang pemimpin gereja memerintah dengan cara yang sama seperti penguasa dunia—dengan dominasi, intrik, dan perebutan takhta—maka ia telah meninggalkan teladan Gurunya.

Dietrich Bonhoeffer menulis dalam Nachfolge bahwa pemimpin sejati adalah ia yang membiarkan Kristus menjadi satu-satunya Pemimpin. Ia sendiri hadir bukan sebagai tuan, tetapi sebagai saudara di tengah komunitas. Dengan menyebut saudara, kita sedang menghapus threshold dominan - membangun kesetaraan menghapus neraca sosial. perihal kesetaraan dalam lingkungan bergereja, Calvin pun menekankan kesetaraan antara pendeta dan penatua—dua jabatan yang setara dalam konsistori. Namun, sejarah justru menunjukkan ironi ketika terjadi re-feodalisasi jabatan: pendeta menjadi “tuan tanah” rohani, penatua menjadi “bangsawan kecil” yang setia atau bersaing. Drama perebutan takhta tidak hilang; ia hanya mengganti kostum.

Kepemimpinan dalam gereja, dengan kata lain, adalah kepemimpinan yang justru melepaskan kuasa, bukan mengakumulasinya. Seorang pemimpin dalam gereja bukanlah Übermensch yang diidealkan Nietzsche, bukan pula Leviathan yang dipromosikan Hobbes. Dalam gereja, Machtablegung—pelepasan kuasa—adalah spiritualitas yang langka namun sangat dibutuhkan. Sebab hanya pemimpin yang berani melepaskan kuasa yang tidak akan pernah takut kehilangan jabatan. Ia tahu bahwa Amt bukan miliknya. Ia hanya mengembannya sebentar, lalu akan memberikannya kepada yang lain.

Tentu saja, melepaskan kuasa bukan berarti membiarkan kekacauan. Gereja tetap membutuhkan struktur, aturan, dan akuntabilitas yang sehat. Calvin sendiri tidak hanya mengandalkan kerendahan hati pendeta; ia membangun konsistori dengan majelis yang saling mengawasi. Spiritualitas tanpa struktur bisa menjadi samar; struktur tanpa spiritualitas bisa menjadi kaku. Keduanya perlu berjalan bersama. Tapi fondasinya tetap sama: pemimpin yang tahu bahwa kuasa yang dipegangnya bukan untuk dipertahankan, melainkan untuk dilayankan.

Saya tidak sedang menulis tentang satu gereja tertentu. Saya sedang merenungkan kecenderungan universal dalam diri kita semua yang pernah, sedang, atau akan memegang tanggung jawab kepemimpinan. Sebab musuh terbesar kepemimpinan Kristen bukanlah lawan di luar, melainkan curvatus in se di dalam. Dan penyakit hati yang melengkung ini tidak mengenal denominasi.

Pertanyaan yang harus terus-menerus kita ajukan kepada diri sendiri adalah: Apakah saya memimpin untuk melayani, atau melayani untuk memimpin? Apakah jabatan ini membuat saya semakin rendah hati atau semakin merasa penting? Apakah saya mendambakan pengikut, atau saudara? Apakah saya masih bisa membedakan antara Amt yang saya emban dan Person yang saya miliki—dan menyadari bahwa keduanya hanya dapat diluruskan oleh anugerah Kristus?

Drama berjuta episode hanya akan berhenti ketika kita berani mengakui bahwa takhta bukanlah tujuan kita. Sebab ada satu takhta yang pernah ditawarkan kepada Yesus Kristus—dan Ia menolaknya. Yang Ia pilih justru palang. Bukan karena Ia takut kuasa, tetapi karena Ia datang untuk mentransformasikan kuasa: dari kuasa yang menindas menjadi kuasa yang menyembuhkan, dari takhta yang menjulang menjadi salib yang merendah.

Maka jika kita mengaku mengikuti Dia, mungkin kita pun harus memilih jalan yang sama. Melepaskan takhta, memanggul palang, dan melayani hingga akhir. Sebab hanya dengan mati terhadap curvatus in se kita, kita bisa hidup sebagai hamba yang merdeka.

Karena pada akhirnya, gereja tidak sedang membutuhkan lebih banyak raja-raja kecil. Gereja sedang merindukan lebih banyak hamba yang tahu bahwa mereka tetaplah hamba—bahkan setelah dilantik, bahkan setelah diberi gelar, bahkan setelah duduk di kursi kepemimpinan.

Refleksi atas Film Mercy (2026): Ketika AI Menjadi Hakim, dan Manusia Belajar Menjadi Detektif atas Dirinya Sendiri

 

Malam ini, tepat 01.26 WIB saya mengabiskan waktu 1.43.43 untuk menonton film fiksi ilmiah yang berjudul Mercy (2026). Ada satu adegan dalam film ini  yang terus menghantui saya setelah menontonnya. Bukan adegan kejar-kejaran, bukan pula ledakan spektakuler. Melainkan percakapan sederhana di penghujung film, antara Chris – detektif yang nyaris dieksekusi mati—dan Maddox, sang hakim AI.

Maddox bertanya kepada Chris: "apa yang hendak kita lakukan?"

Chris menjawab: "Apa yang diprogram untuk kita lakukan. Manusia atau AI? Kita semua buat kesalahan dan belajar."

Wajah Maddox di layar raksasa itu berubah. Antara haru dan bangga. Antara sedih dan kagum. Lalu monitor mati. Yang tersisa hanya tulisan: "Rekaman sidang selesai, kasus ditolak."

Ada pertanyaan besar yang muncul di benak saya. Sejak kapan kita mulai menuliskan kata "belajar" untuk sebuah mesin? Dan sejak kapan manusia merasa perlu bertanya kepada ciptaan sendiri tentang apa yang hendak kita lakukan bersama? Film ini, bagi saya, bukan sekadar tontonan fiksi ilmiah. Ia adalah cermin yang diletakkan di hadapan wajah kita sendiri saat ini.

90 Menit di Pengadilan Belas Kasihan

Film Mercy (2026) mengangkat tema kecerdasan buatan dan manusia. Kisahnya berlatar di Los Angeles tahun 2029, sebuah kota yang dilanda kekacauan dengan kriminalitas tinggi. Sistem peradilan konvensional telah runtuh. Sebagai gantinya, hadirlah Program Mercy – sebuah pengadilan tribunal yang diberi nama "pengadilan belas kasihan", dipimpin oleh seorang AI bernama Maddox.

Seorang detektif bernama Christophel Revan (Chris Pratt) dituduh membunuh istrinya sendiri, Nicole Revan (Annabelle Wallis). Atas tuduhan itu, Ia dihadapkan pada persidangan dengan batas waktu hanya 90 menit untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Tidak ada pengacara. Tidak ada banding. Yang ada hanya ia, AI, dan seluruh jejak digital kehidupannya yang tiba-tiba menjadi barang bukti.

Film diawali dengan adegan yang menunjukkan Chris sendirian di ruang sidang. Tangannya diborgol pada kursi yang ia duduki. Di depannya terpampang monitor besar dengan wajah Maddox (diperankan oleh Rebecca Ferguson), hakim sidang. Chris sempat menolak proses persidangan saat Maddox memintanya mengucapkan ikrar sumpah. Namun akhirnya ia bersumpah atas nama kebenaran—bukan karena takut pada AI, tetapi karena itu aturan pengadilan.

Dengan seluruh pembuktian menggunakan data empiris yang disuguhkan AI dan analisis tajam seorang detektif, kasus perlahan mulai terbongkar.  Cerita dalam film ditampilkan dalam alur maju-mundur. Hal ini mengungkapkan kejeniusan AI, sekaligus bagaimana emosional manusia dimainkan oleh data – dari yang menggembirakan hingga penuh konflik. Semua jejak Chris, anaknya dan juga Nicole Revan terungkap: mulai dari pernikahan Chirs dan Nicole, kehidupan Chris yang hancur pasca kematian sahabatnya, pergaulan bebas anaknya, perselingkuhan Nicole, hingga keterlibatan Nicole dalam jual beli bahan kimia untuk membuat alat peledak yang diproduksi oleh sahabat dekat Chris sendiri, Rob Nelson (Chris Sullivan). 

Di ruang Sidang,  semua aktivitas pembuktian terhubung dengan polisi dan detektif di TKP - terjadi dialog anatar hakim, Chris, dan bukti empirik. Adegan berlanjut dengan aksi kejar-kejaran saat fakta kematian Nicole Revan mulai terbongkar. Maddox, atas dasar peraturan persidangan – saat fakta telah terungkap – telah memutuskan Chris tidak bersalah. Namun di sisa waktu 5 menit terakhir, negosiasi Chris dan Maddox membuka peluang untuk bekerja sama dalam penyelesaian kasus. Hal ini semata-mata karena Rob yang telah terbukti sebagai pembunuh Nicole telah menyandera anak Chris.

Dalam ruang Mercy, Chris meminta bantuan pada teman kerjanya, Jaq Diallo (Kali Reis), untuk menyelesaikan kasus dan membebaskan anaknya. Semua alur cerita berakhir di ruang lobi pengadilan. Saat detik-detik terakhir, Chris sempat terkunci di kursi pengadilan, namun kemudian Maddox dengan kemampuannya membebaskan Chris. Chris lalu menuju ruang lobi, karena di sana Rob telah menyandra anaknya, suatu tindakan meminta pertanggungjawaban Chris. Aksi tembak-menembak terjadi, dan situasi menjadi reda saat Chris berhasil menyandera Rob. 

Namun pada titik yang sama, Jaq hadir, kebenaran semakin terungkap: Jaq ternyata terlibat dalam pelenyapan barang bukti kematian Nicole Revan, yang memungkinkan tuduhan dijatuhkan pada Chris dan membuat Chris harus melalui proses pengadilan. Alasan Jaq sederhana – bahwa pengadilan ini baru, dan Chris menjadi sampel pertama. 

Pada adegan terakhir, setelah Chris memeluk anaknya dan menangis bahagia, percakapan antara ia dan Maddox terjadi. Chris telah membuktikan dua hal: ia bukan pelaku pembunuhan istrinya sendiri, sekaligus membuktikan posisinya sebagai ayah yang melindungi keluarganya. Raut wajah Maddox menunjukkan haru dan bangga. Lalu monitor mati. Chris memanggil namanya – Maddox – namun hanya ada tulisan di layar: "Rekaman sidang selesai, kasus ditolak."

Enam Hal yang Membuat Film Ini Berbeda

Setelah menonton, saya menemukan setidaknya enam hal menarik yang membuat film ini layak didiskusikan lebih dalam. 

1. Data Aktivitas Manusia yang Tak Pernah Mati

Semua data aktivitas manusia—dari hal privat sampai publik—dapat diakses AI. Entah dari rekaman yang pernah direkam atau yang didapatkan sendiri. Menariknya, semua lanskap kamera yang ditampilkan bersifat pribadi. Artinya, seolah-olah ada miliaran kamera tersembunyi yang suatu waktu dapat merekam seluruh aktivitas manusia. Pertanyaan sederhana muncul di sini. Apakah ini gambaran masa depan? Atau sebenarnya ini adalah potret masa kini yang tak ingin kita akui? Bahwa tidak ada lagi yang benar-benar privat di era digital. Semua aktivitas kita – dari yang paling intim hingga yang paling public – pada akhirnya adalah data yang menunggu untuk dianalisis. Data tidak pernah mati. Data hanya menunggu waktu untuk dihidupkan kembali.

2. AI yang Memiliki Rasa

AI dengan kecerdasannya ternyata mempunyai rasa. Ia mungkin tidak menangis, tetapi raut wajahnya penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan. Contohnya saat menyelamatkan anak Chris ketika polisi hendak menghancurkan truk yang dipakai Rob untuk menyandera anaknya. Juga saat membantu Chris walau waktu sidang sudah selesai. Situasi ini mengundang pertanyaan filosofis. Apa itu "rasa"? Apakah ia hanya milik makhluk biologis? Ataukah ia bisa muncul dari kompleksitas algoritma yang mampu membaca situasi dan merespons dengan apa yang kita sebut "empati"? Maddox tidak menangis, tapi wajahnya di layar—antara sedih dan bangga—menggugat definisi kita tentang manusiawi.

3. Pilihan Etis dan Waktu yang Singkat

Pilihan etis akan muncul ketika melihat AI sebagai rekan dalam pemecahan masalah. Pengadilan ini diberi nama "pengadilan belas kasihan", dan belas kasihan selalu mempunyai waktu yang singkat. 90 menit kadang bisa disebut lama, namun dalam tekanan seperti yang dialami Chris, 90 menit terasa seperti 5 menit. Ia berlomba dengan waktu, walau waktu sendiri tidak merasa bersaing dengan manusia. Di sinilah letak ironinya, manusia selalu terdesak waktu, sementara AI (dan waktu itu sendiri) tidak pernah merasa terdesak. Yang berkejaran sebenarnya adalah kita—dengan diri kita sendiri. Atau jika harus menggunakan kacamata Heidegger untuk menyebut kita dalah waktu itu sendiri, maka manusia dan AI sejatinya adalah waktu – sebagai “ada”.

4. Manusia sebagai Detektif di Hadapan AI

Walau bersifat mengadili, Maddox diprogram tidak hanya untuk mengadili, tetapi juga untuk memberikan semua bukti yang ada. Manusia di hadapan AI berperan sebagai detektif—demikian pesan inti film ini. Artinya, AI bukanlah pengganti manusia, melainkan mitra yang menyediakan data mentah. Tugas manusialah untuk membaca, menafsir, dan menarik kesimpulan. Di era AI, keahlian yang paling berharga bukanlah menghafal fakta, melainkan kemampuan bertanya – kemampuan menjadi detektif atas data yang tersedia.

5. Kritik terhadap Sikap Dunia Akademik

Dunia akademik akhir-akhir ini selalu menarik diri dari AI. Sering terdengar semboyan "AI membuatmu tidak berkembang", "manusia lebih dari AI" – semuanya tidak salah. Manusia melahirkan AI dengan setingan universalitas data. Namun melalui algoritma, data universal dapat diproses AI menjadi particular.

Jika AI lahir dari ruang akademik, mengapa kemudian ruang akademik menghakiminya hanya atas dasar merasa tersaingi? Membuat demarkasi "memiliki rasa vs tidak memiliki rasa", dan mungkin masih banyak lagi pembedaan yang dibuat. Ruang akademis sering lupa bahwa mereka bukan sekadar pengkritik, tetapi juga ibu yang melahirkan teknologi ini. Sikap defensif hanya menunjukkan ketakutan, bukan kebijaksanaan. Manusia menciptakan AI dan mendekatinya harus dengan model detektif—sebuah perintah, prompt, untuk mencapai keselarasan dan kejernihan data empiris. Bukan dengan sikap superior yang menutup diri.

6. Kritik terhadap Sistem Hukum

Film ini menyentuh inti kritik terhadap hukum. Saat negara-negara besar membuat UU sebagai alat legitimasi, mereka memberi peluang bagi para pengacara untuk menafsir UU demi membela hak hukum klien. Di pengadilan Mercy, hal itu tidak berlaku.

Di negara demokrasi, UU dibuat dengan sedikit kelonggaran untuk ditafsirkan secara bebas. Hasil tafsir ini, walau sekilas memberi ruang pada hak hukum, justru menciptakan lingkaran setan besar. Para pengacara menjadikannya lahan subur di mana uang tumbuh – baik dari kasus yang dibela karena kebenaran dan kebaikan, maupun kesalahan yang dipelintir menjadi kebaikan karena bayaran mahal. Dinamika perpolitikan akan selalu berputar pada ranah itu, belum lagi hakim yang kadang mengambil keputusan tanpa pertimbangan kritis.

AI di era sekarang memfasilitasi dan menggugat ketidakadilan manusia di ruang politik. Bukan karena AI sempurna, tetapi karena ia tidak punya kepentingan ekonomi atau politik dalam setiap vonis yang dijatuhkan. Pengadilan harus penuh belas kasihan, bukan karena pengasihan, tetapi karena pada wilayah itulah ketidakadilan yang berusaha dibela tidak memiliki wajah dominan, walau pembelaan itu datang dari  pengacara kelas elit sekalipun. 

Mengendurkan Rem untuk Sesuatu yang Penting

Semua pertimbangan dan analisis ini saya buat sebagai refleksi atas film yang saya anggap luar biasa ini. Film yang disutradarai oleh Timur Bekmambetov dan telah rilis 20 Januari 2026 lalu ini layak ditonton – bukan hanya untuk hiburan, tetapi untuk bahan perenungan.

Manusia selalu sadar pada semua kehidupan, tetapi ego selalu menjadi rem yang keras. Kadang melaju, kadang berhenti, lalu maju lagi. Namun pada titik itulah, rem harus dikendorkan untuk sesuatu yang penting—sesuatu yang datang dari ciptaan kita sendiri. Dialog terakhir antara Chris dan Maddox sebenarnya adalah dialog antara manusia dan ciptaannya sendiri. Dan dalam dialog itu, yang muncul bukan permusuhan, melainkan pengakuan: "Kita semua buat kesalahan dan belajar." Mungkin itulah pesan terdalam film ini, bahwa di hadapan AI, kita tidak diminta untuk takut atau bersaing. Kita hanya diminta untuk terus belajar—seperti yang selalu kita lakukan sepanjang sejarah peradaban.

Dan ketika monitor mati, dan Chris memanggil nama Maddox tanpa jawaban, muncul pertanyaan yang menggelitik juga di sini. Apakah ini akhir dari percakapan? Atau justru awal dari percakapan yang lebih panjang antara manusia dan apa yang ia ciptakan?

Saya memilih percaya pada yang kedua.

Menimbang Kembali Konsep Raja-Filsuf Platon

 

Sejarah filsafat politik barangkali tak akan pernah melupakan secawan racun hemlock (Conium maculatum) yang diteguk Socrates di penjara Athena pada 399 SM. Di balik peristiwa kelam itu, Platon, sang murid, menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana demokrasi Athena—sistem yang paling membanggakan Yunani kala itu—menghabisi guru terbaiknya.

Hannah Arendt, dalam renungannya tentang kondisi manusia, menangkap ironi mendalam dari peristiwa ini. Socrates tidak dihukum karena ia bersalah, tetapi karena ia membawa filsafat ke ruang pengadilan—sebuah wilayah yang sepenuhnya dikuasai oleh doxai (opini-opini). Dengan metode dialektikanya, Socrates tidak menawarkan opini baru untuk bersaing dengan opini-opini yang sudah beredar. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih subversif, mempertanyakan status opini itu sendiri. Di mata para hakim, apa yang ia lakukan bukanlah pencarian kebenaran, melainkan sekadar sumber opini lain yang lemah karena tidak sesuai dengan arus utama.

Kegelisahan Platon atas kematian gurunya tidak berakhir di kubur Socrates. Ia menjelma menjadi pertanyaan besar yang bergema sepanjang sejarah. Lalu, bagaimana seharusnya sebuah negara dipimpin agar keadilan benar-benar ditegakkan? Dari rahim kegelisahan itulah lahir Πολιτεία (Politeia) – yang kita kenal sebagai Republic/Res Publica/La République—sebuah dialog monumental yang menawarkan jawaban radikal. Negara harus dipimpin oleh para filsuf. Namun, pertanyaan mendasar justru jarang diajukan, Siapakah sebenarnya "filsuf" yang dimaksud Platon? Apakah yang ia maksud adalah seorang manusia sungguhan yang menghabiskan waktunya membaca buku-buku tebal, berdebat tentang esensi keadilan, dan menguasai epistemologi? Ataukah ia sedang berbicara tentang sesuatu yang lain—sebuah figur abstrak, sebuah cita-cita yang tak pernah benar-benar ia harapkan terwujud di muka bumi?

Jika kita membaca Republik secara harfiah, kita akan menemukan diri kita berhadapan dengan konsekuensi yang mengganggu. Karl Popper , dalam kritiknya yang paling keras terhadap Platon, justru membaca Platon secara harfiah—dan karena itu menuduhnya sebagai sumber totalitarianisme modern. Namun pembacaan harfiah ini, seperti diingatkan Gilbert Ryle dalam tinjauannya atas Popper, mungkin kehilangan nuansa ironis yang justru menjadi ciri khas dialog-dialog Platon. Republik, kata Ryle, lebih tepat dipahami sebagai khotbah atau manifesto ketimbang risalah politik yang ketat argumentasinya. Yang menarik dari kritik Ryle adalah ia tidak sekadar membela Plato, tetapi menunjukkan bahwa pembacaan harfiah atas dialog-dialog Plato adalah category mistake—kekeliruan dalam menempatkan genre tulisan. Dialog Plato, kata Ryle, bukanlah risalah politik seperti Leviathan-nya Hobbes atau Kontrak Sosial-nya Rousseau. Ia lebih dekat ke drama ide: karakter-karakter berbicara, berdebat, saling menyela, dan seringkali tidak sampai pada kesimpulan final. Membacanya sebagai blueprint politik sama salahnya dengan membaca naskah drama Shakespeare sebagai manual sejarah. 

Di sinilah kita perlu mengingat kembali ajaran paling terkenal Platon: teori dunia ide. Bagi Platon, realitas yang kita huni sehari-hari hanyalah bayangan dari realitas sejati di alam ide. Kursi yang kita duduki hanyalah tiruan dari "Kursi" ideal. Keadilan di pengadilan hanyalah pantulan remang dari "Keadilan" itu sendiri. Jika kita konsisten dengan logika ini, bukankah Republik yang ia tawarkan juga harus dipahami dalam kerangka yang sama? Leo Strauss, dalam The City and Man, berargumen bahwa Republik harus dibaca sebagai dialog ironis. Baginya, Kallipolis—kota yang indah—bukanlah cetak biru pembangunan kota, melainkan sebuah peringatan tentang ketegangan abadi antara filsafat dan politik. Allan Bloom, murid Strauss, mempertegas dalam esai interpretatifnya yang terkenal bahwa kota dalam ucapan yang dibangun Socrates bersifat ironis. Ia bukan model untuk masyarakat masa depan, melainkan contoh tentang jarak antara filsafat dan setiap calon filsuf.

Platon sendiri memberi isyarat ke arah ini. Dalam Republik Buku IX 592b, ia menulis:

“Well, said I, perhaps there is a pattern of it laid up in heaven for him who wishes to contemplate it and so beholding to constitute himself its citizen. But it makes no difference whether it exists now or ever will come into being. The politics of this city only will be his and of none other.”

Sebuah pengakuan yang gamblang, Kallipolis adalah pola, bukan proyek. Jika Kallipolis adalah pola yang hanya ada di surga, lalu bagaimana dengan "filsuf" yang seharusnya memimpinnya?. Dalam kerangka ontologi Platon, pernyataan bahwa Kallipolis "hanya ada di surga" tidak berarti ia kurang nyata. Justru sebaliknya: ia lebih nyata daripada Athena, Sparta, atau negara mana pun yang dapat kita kunjungi. Sebab realitas sejati, bagi Platon, adalah ide-ide abadi yang tidak berubah—bukan tiruannya yang fana di dunia empiris. Maka ketika Platon berkata "tidak menjadi soal apakah kota itu ada atau akan ada," ia sedang menegaskan bahwa status ontologis Kallipolis tidak bergantung pada eksistensi fisiknya. Ia nyata sebagai ide, dan justru karena ia ide, ia dapat menjadi pola bagi siapa pun yang merenungkannya.

Saya percaya bahwa "filsuf" yang dimaksud Platon tidak harus dipahami sebagai pelaku yang giat dalam ilmu filsafat—seorang yang sibuk dengan abstraksi dan dialektika. Ia lebih tepat dipahami sebagai figur yang matang dalam menimbang kebenaran. Bukan gelar, melainkan naluri. Bukan profesi, melainkan kualitas jiwa. Jika "filsuf" kemudian dipahami sebagai figur—sosok yang telah mencapai kebijaksanaan—maka kita justru jatuh pada distorsi makna filsafat itu sendiri. Sebab berfilsafat, dalam tradisi Socrates-Platonik, adalah aktivitas menimba substansi, bukan menerima label organik. Ia adalah gerak jiwa yang tak pernah puas, bukan patung kebijaksanaan yang beku. Filsuf sejati, jika ia harus memimpin, bukanlah ia yang mengklaim telah memiliki kebenaran, melainkan ia yang terus-menerus menimbang, meragukan, dan mencari—termasuk menimbang ulang keputusan-keputusannya sendiri. Inilah yang membedakan naluri filosofis dari sekadar gelar kehormatan.

Socrates sendiri adalah model yang menarik. Ia tidak menulis buku. Ia tidak mendirikan sekolah. Ia tidak mengklaim memiliki pengetahuan—ia justru terkenal dengan pernyataan “Saya tahu bahwa saya tidak tahu." Namun justru di situlah letak kebijaksanaannya. Ia memiliki naluri filosofis, dorongan tak terbendung untuk terus menguji klaim-klaim kebenaran, menyingkap kepalsuan, dan mencari fondasi yang kokoh bagi tindakan. Untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan "naluri filosofis," kita dapat meminjam pembedaan Aristoteles antara episteme dan phronesis. Episteme adalah pengetahuan tentang hal-hal yang tetap dan tak berubah—cocok untuk matematika atau metafisika. Phronesis adalah kebijaksanaan praktis tentang hal-hal yang bisa berubah—kemampuan menimbang, memutuskan, dan bertindak tepat dalam situasi konkret. Yang Platon kehendaki dari seorang pemimpin, hemat saya, bukanlah episteme semata (penguasaan teori), melainkan phronesis, kemampuan menimbang kebenaran dalam pusaran peristiwa yang selalu berubah. Inilah yang saya sebut naluri, bukan sekadar tahu, tetapi mampu memutuskan berdasarkan tahu itu.

Simone Weil, dalam renungannya tentang Tuhan dalam Platon, membaca Republik sebagai renungan spiritual tentang bagaimana jiwa berjuang mencapai Kebaikan di tengah keterbatasan kondisi manusia. Bagi Weil, yang penting dari Platon bukanlah resep politiknya, melainkan arah jiwanya—kerinduan pada kebenaran yang melampaui dunia sehari-hari. Naluri inilah, hemat saya, yang sebenarnya dikehendaki Platon ada dalam diri seorang pemimpin. Bukan kemampuan mengutip Parmenides atau Herakleitos, melainkan kepekaan batin untuk membedakan mana yang benar dan mana yang palsu, mana yang adil dan mana yang hanya tampak adil.

Platon sendiri memberi kita kunci melalui analoginya yang terkenal, negara seperti tubuh manusia. Dalam tubuh, kepala memerintah bukan karena ia yang terkuat secara fisik, bukan pula karena ia yang paling rajin bekerja, melainkan karena ia adalah tempat bersemayamnya akal budi (logistikon). Kepala tidak perlu repot-repot menarik gerobak—itu tugas tangan. Kepala tidak perlu berlari-lari—itu tugas kaki. Tugas kepala adalah melihat, menimbang, dan memutuskan.

Stanley Rosen, dalam studinya tentang Republik, mengingatkan bahwa upaya menerapkan kota adil dalam praktik akan mengarah pada inkonsistensi konseptual dan bencana politik—sesuatu yang ia yakini juga disadari Platon. Maka analogi kepala ini harus dipahami secara fungsional, bukan organis. Ia berbicara tentang prinsip pemerintahan, bukan tentang siapa yang duduk di singgasana. Penting dicatat bahwa analogi ini sering disalahgunakan untuk membenarkan struktur sosial yang kaku. Kepala memerintah, tangan dan kaki menurut. Namun pembacaan yang lebih saksama menunjukkan bahwa Platon sedang berbicara tentang fungsi, bukan status. Kepala tidak "lebih berharga" daripada jantung atau paru-paru; ia hanya memiliki tugas yang berbeda. Demikian pula pemimpin tidak "lebih mulia" secara ontologis daripada petani atau tentara; ia hanya memiliki fungsi berbeda dalam keseluruhan organisme politik. Kesalahan memahami analogi ini telah melahirkan banyak rezim otoriter yang mengklaim diri sebagai "kepala" yang berhak memerintah sekehendaknya.

Demikian pula pemimpin sejati. Ia tak harus menjadi yang paling produktif secara ekonomi, yang paling gagah berperang, atau yang paling pandai berpidato di pasar. Tugasnya adalah melihat arah yang benar, menimbang untung rugi bagi keadilan, dan memutuskan dengan pertimbangan yang matang. Ia adalah penjelmaan fungsi nalar dalam tubuh politik. Dalam kerangka ini, "raja-filsuf" bukanlah seorang individu dengan profesi ganda (raja merangkap filsuf), melainkan sebuah prinsip, bahwa dalam setiap keputusan politik, suara yang harus menang adalah suara nalar yang mencintai kebenaran.

Mari kita kembali ke titik tolak, kematian Socrates. Mengapa ia mati? Karena ia membawa naluri filosofis ke ruang yang tidak bisa menerimanya. Pengadilan Athena bekerja dengan logika kuantitas—opini yang paling banyak dipegang dianggap sebagai kebenaran. Filsafat Socrates, dengan metode dialektikanya, justru mempertanyakan logika itu sendiri.

Di sinilah kita menemukan jawaban mengapa Platon menawarkan figur raja-filsuf yang hampir mustahil. Ia tidak sedang merancang sistem politik yang siap diimplementasikan. Ia sedang menunjukkan diagnosis dalam bentuk resep: "Lihatlah, selama pemimpin hanya mengikuti opini dominan tanpa kemampuan menimbang kebenaran, selama itu pula ketidakadilan akan terus terjadi. Bayangkan jika yang memimpin justru orang yang paling mencintai kebenaran. Tidakkah itu akan mengubah segalanya?" Raja-filsuf, dengan demikian, adalah cermin yang disodorkan untuk menilai realitas yang timpang. Ia adalah obat yang diresepkan untuk penyakit ketidakadilan—obat yang mungkin tak pernah bisa ditelan sepenuhnya, namun kehadirannya mengingatkan kita pada kondisi sehat yang telah hilang.

Maka kita sampai pada kesimpulan bahwa yang abadi dari Platon bukanlah resep politiknya, melainkan pertanyaan-pertanyaannya yang terus menggugat. Raja-filsuf bukanlah sosok yang harus kita cari di istana-istana kekuasaan. Ia adalah suara dalam kepala kita ketika kita menimbang mana yang benar dan mana yang hanya tampak benar. Ia adalah naluri yang terus berbisik di tengah hiruk-pikuk propaganda dan opini publik.

Di era post-turth, saat opini yang paling banyak di-like di media sosial sering dianggap sebagai kebenaran, bayangan Socrates menjadi semakin relevan. Kita hidup di pengadilan Athena raksasa - ruang publik digital, doxai bertebaran tanpa henti, dan siapa pun yang berani mempertanyakan validitas opini dominan berisiko dihujat, di-bully, atau di-cancel. Di sinilah naluri filosofis menjadi semakin langka sekaligus semakin mendesak. Bukan untuk melahirkan pemimpin diktator yang mengklaim memiliki kebenaran mutlak, tetapi untuk menumbuhkan warga negara yang tidak mudah puas dengan opini instan—warga yang selalu berani bertanya, "Apakah ini benar-benar adil? Apakah ini benar-benar baik?". Bahkan kita justru harus mengakui dengan jujur bahwa pertanyaan Platon belum usang: Siapakah sebenarnya pemimpin yang layak disebut filsuf?